SEJARAH BERDIRINYA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
Oleh:
* ML. Hakim Bastary
Pemenuhan kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan akan pendidikan yang bersendikan kepada ajaran agama Islam telah menjadi pendorong utama ke arah terbentuknya Perguruan Islam Tinggi. Untuk itu beberapa tokoh Sumatera Selatan yang berada di Palembang, bersepakat untuk memulainya dengan membuat dan menandatangani Piagam Pendirian Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan (PIT-SS)pada tanggal 11 September 1957. Para tokoh tersebut, yaitu: KHA. Rasyid Siddik, KH. Daud Rusydi, A. Rauf Ali, RHM. Akib (Para Ketua Badan Pengurus) dan Husin Abdul Mu’in (Ketua Badan Pekerja). Mereka adalah sebagai representasi dari para Ulama, Umara, Cendekiawan dan Pengusaha / Dermawan yang sudah sangat menginginkan adanya suatu Perguruan Islam Tinggi.
Sesuai dengan bunyi butir ke-4 dari Piagam Pendirian Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan menyatakan bahwa:
“…..dan mengingat pula perintah Allah SWT dan sabda Rasul SAW serta memperhatikan pula hajat masyarakat Sumatera Selatan yang tidak dapat ditunda- tunda lagi, maka dengan ini kami atas nama Badan Pengurus Perguruan Islam Tinggi meresmikan berdirinya Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan bertempat di Kota Palembang dengan memohon hidayah dan inayah Tuhan Azza Wajalla, pada hari ini Rabu tanggal 16 Shafar 1377 H bertepatan dengan tanggal 11 September 1957.”
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.