header copy

:: Assalamu'alaikum Wr. Wb. :: Selamat Datang di Website Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani :: Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak pernah menerima dan meminta gratifikasi ataupun suap dalam bentuk apapun, jika Anda mengetahui hal tersebut atau mengalami keluhan dan pungutan diluar ketentuan dalam pelayanan yang diberikan, Anda dapat melaporkannya langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan whatshapp no berikut: 081219211266 ::

e-court.png

direktori_putusan_ptaplg.png

SP4N LAPOR : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

ptsp_online_ptaplg.png
      SICAKEP : Sistem Informasi Cuti Kepegawaian PTA Palembang SUNDARI : Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi butik      

Keadaan Perkara Tingkat Banding 3 Tahun Terakhir (Tahun 2019 s.d. Tahun 2021)

Keadaan Perkara Tingkat Pertama se Wilayah Hukum PTA Palembang 3 Tahun Terakhir

Keadaan Perkara Per Jenis Perkara Tahun 2021


 

Masaail Perbankan Syariah
oleh Luqmanul Hakim Bastary Pemerhati Hukum Peradilan Agama

Kedudukan Peradilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (2) nya menentukan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.3 Ketentuan tersebut dimaksudkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia, di samping ketiga sub sistem lainnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iyah Aceh untuk tingkat banding, dan seterusnya ke Mahkamah Agung untuk kasasi dan peninjauan kembali.


Kekuasaan Peradilan Agama

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selanjutnya pada Pasal 49 UndangUndang tersebut ditentukan pula bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:Perkawinan, waris;,wasiat,hibah;,wakaf;,zakat;,infaq;,shadaqah; dan  ekonomi syariah”.

Selengkapnya.

  • Berperkara Gratis (Posbakum)
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama
Palembang

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 43
Kota Palembang - 30126

Telp : 0711 -351170
Fax : 0711 -351170
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Website: www.pta-palembang.go.id

Copyright © 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pengadilan Tinggi Agama Palembang