Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kemendagri RI, Forkopimda Provinsi Sumsel, seluruh anggota DPRD Provinsi Sumsel, Kepala Daerah Bupati/Walikota dan Wakil seprovinsi Sumsel, Ibu-ibu TP PKK Provinisi Sumsel, Seluruh OPD dan seluruh pimpinan Instansi Vertikal Provinsi Sumatera Selatan. Acara ini dibuka secara langsung oleh Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur Provinsi Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel Hj. R. A Anita Noeringhati, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, H. Herman Deru menyampaikan bahwa Peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini mengambil tema “Mewujudkan Sumatera Selatan Mandiri Pangan”. Sumsel Mandiri Pangan bertujuan untuk mengubah cara berpikir petani dan masyarakat yang memiliki mindset konsumtif menjadi produktif dalam produk pertanian. Diharapkan dengan Sumsel mandiri pangan, Sumatera Selatan dapat menjadi lumbung pangan nasional. Oleh karena itu, Bapak Gubernur mengharapkan adanya sinergitas dari setiap instansi dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan cita-cita tersebut sehingga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan dapat terealisasi.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, YM Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I mengucapkan Selamat Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-76 tahun, semoga masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat kembali bangkit pasca terjadinya wabah Covid-19, semakin sejahtera dan bahagia serta menjadi provinsi yang selalu dalam keberkahan dan ridho Allah SWT. YM Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I juga menyampaikan bahwa beliau mendukung penuh segala bentuk program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Beliau juga berharap semoga Rapat Koordinasi dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Selatan ini dapat memberikan kemajuan dan perubahan bagi provinsi Sumatera Selatan.
|
|
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.