Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan dihadiri oleh Ketua KPK RI dan Deputi bidang Koordinasi KPK RI, Inspektur Jenderal Kemendagri, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP), Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Gubernur, Ketua DPRD Sumsel beserta jajarannya, Forkompimda Sumsel, Bupati dan Walikota se-Sumsel serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dan dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel H Herman Deru sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK RI dalam rangka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 tersebut. Gubernur menyampaikan bahwa melalui Rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut dapat melihat sejauh mana progresnya dalam upaya pencegahan korupsi.
Adapun Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam pembinaan dan pengarahannya menyampaikan bahwa mulai tahun 2022 KPK, Kemendagri serta BPKP sepakat untuk melakukan pengawasan bersama upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) se-Indonesia dengan menggunakan Platform Monitoring Center For Prevention (MCP) dan dapat diakses oleh publik melalui https://jaga.id. Beliau juga memberikan apresiasi kepada Pemda peraih nilai MCP tertinggi se-Sumsel, yaitu Pemkot Prabumulih dengan nilai 89 persen.
Lebih lanjut, Ketua KPK RI ini menyebutkan bahwa capaian MCP Pemprov Sumsel 2021 sebesar 78 persen atau di atas rata-rata nasional yaitu 71 persen. Sedangkan capaian rata-rata se-Sumsel masih dibawah rata-rata nasional yaitu 63 persen. Lebih lanjut, beliau menyampaikan kepada seluruh daerah melalui Kepala daerah untuk membangun budaya antikorupsi. Ketua KPK juga mengajak semua stakeholder untuk bersama sama bersatu mensukseskan visi misi dan tindakan dalam pencegahan korupsi. “mari membangun sistem untuk mencegah korupsi. Sehingga dapat memberikan andil besar dan manfaat bagi rakyat,” ungkapnya.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, YM Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta Pengadilan Agama sewilayah Sumatera Selatan terus melakukan berbagai upaya demi terwujudnya good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama sewilayah Sumatera Selatan berkomitmen untuk menciptakan badan peradilan yang berintegritas dan bebas korupsi
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.