header copy

:: Assalamu'alaikum Wr. Wb. :: Selamat Datang di Website Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani :: Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak pernah menerima dan meminta gratifikasi ataupun suap dalam bentuk apapun, jika Anda mengetahui hal tersebut atau mengalami keluhan dan pungutan diluar ketentuan dalam pelayanan yang diberikan, Anda dapat melaporkannya langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan whatshapp no berikut: 081219211266 ::

e-court.png

direktori_putusan_ptaplg.png

SP4N LAPOR : Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

ptsp_online_ptaplg.png
      SICAKEP : Sistem Informasi Cuti Kepegawaian PTA Palembang SUNDARI : Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Korupsi butik      

Keadaan Perkara Tingkat Banding 3 Tahun Terakhir (Tahun 2019 s.d. Tahun 2021)

Keadaan Perkara Tingkat Pertama se Wilayah Hukum PTA Palembang 3 Tahun Terakhir

Keadaan Perkara Per Jenis Perkara Tahun 2021


 

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan dihadiri oleh Ketua KPK RI dan Deputi bidang Koordinasi KPK RI, Inspektur Jenderal Kemendagri, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP), Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Gubernur, Ketua DPRD Sumsel beserta jajarannya, Forkompimda Sumsel, Bupati dan Walikota se-Sumsel serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Acara ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dan dipimpin langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri. Dalam sambutannya, Gubernur Sumsel H Herman Deru sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KPK RI dalam rangka Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2022 tersebut. Gubernur menyampaikan bahwa melalui Rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut dapat melihat sejauh mana progresnya dalam upaya pencegahan korupsi.

image 750x500 628605a9bbec4

Adapun Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam pembinaan dan pengarahannya menyampaikan bahwa mulai tahun 2022 KPK, Kemendagri serta BPKP sepakat untuk melakukan pengawasan bersama upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) se-Indonesia dengan menggunakan Platform Monitoring Center For Prevention (MCP) dan dapat diakses oleh publik melalui https://jaga.id. Beliau juga memberikan apresiasi kepada Pemda peraih nilai MCP tertinggi se-Sumsel, yaitu Pemkot Prabumulih dengan nilai 89 persen.

Lebih lanjut, Ketua KPK RI ini menyebutkan bahwa capaian MCP Pemprov Sumsel 2021 sebesar 78 persen atau di atas rata-rata nasional yaitu 71 persen. Sedangkan capaian rata-rata se-Sumsel  masih dibawah rata-rata nasional yaitu 63 persen. Lebih lanjut, beliau menyampaikan kepada seluruh daerah melalui Kepala daerah untuk membangun budaya antikorupsi. Ketua KPK juga mengajak semua stakeholder untuk bersama sama bersatu mensukseskan visi misi dan tindakan dalam pencegahan korupsi. “mari membangun sistem untuk mencegah korupsi. Sehingga dapat memberikan andil besar dan manfaat bagi rakyat,” ungkapnya.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, YM Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta Pengadilan Agama sewilayah Sumatera Selatan terus melakukan berbagai upaya demi terwujudnya good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan Pengadilan Agama sewilayah Sumatera Selatan berkomitmen untuk menciptakan badan peradilan yang berintegritas dan bebas korupsi

IMG 20220519 WA0011

WhatsApp Image 2022 05 23 at 10.15.47

WhatsApp Image 2022 05 23 at 10.13.39

  • Berperkara Gratis (Posbakum)
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Tinggi Agama
Palembang

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 No. 43
Kota Palembang - 30126

Telp : 0711 -351170
Fax : 0711 -351170
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Website: www.pta-palembang.go.id

Copyright © 2021. Mahkamah Agung Republik Indonesia - Pengadilan Tinggi Agama Palembang