Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia — Mahkamah Agung Republik Indonesia membawa perspektif perlindungan anak dan pengalaman peradilan Indonesia dalam Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah Negeri Sabah 2026 yang digelar di Sabah International Convention Centre (SICC), Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 12 Agustus 2026.

Simposium yang diselenggarakan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah (JKSNS) bekerja sama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) tersebut menjadi momentum penting menyusul berlakunya Enakmen Pengangkatan Orang Islam 2024 di Negeri Sabah. Forum mempertemukan pengalaman Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam dalam melihat pengangkatan anak dari perspektif hukum syariah dan hukum nasional.

Delegasi Mahkamah Agung RI terdiri dari: Dr. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Hakim Tinggi Yustisial Pustrajak BSDK Mahkamah Agung RI. Dr. Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I., Hakim Tinggi Yustisial Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI; Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Muda/Askor Kamar Agama MA RI; Dr. Armansyah, Lc., M.H., Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA RI; serta Yudi Hermawan, S.H.I., Hakim Yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Dalam forum tersebut, Indonesia berbagi pengalaman mengenai kerangka hukum dan praktik prosedur pengangkatan anak, khususnya bagaimana hukum positif dan lembaga peradilan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai pertimbangan utama.

Perspektif tersebut penting karena pengangkatan anak tidak semestinya berhenti pada persoalan perubahan status pengasuhan atau hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat. Yang jauh lebih fundamental adalah memastikan bahwa proses tersebut benar-benar menjamin pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, identitas, serta masa depan anak.

Di titik inilah forum Sabah menjadi relevan. Perbedaan antara sistem hukum Indonesia, Malaysia, dan Brunei justru dapat menjadi sumber pembelajaran. Indonesia dapat mempelajari bagaimana Sabah menerjemahkan prinsip syariah ke dalam regulasi dan praktik pengangkatan anak, sementara pengalaman Indonesia mengenai mekanisme peradilan dan perlindungan anak dapat menjadi bahan pembanding bagi negara peserta lainnya.

Hal yang dapat dipetik Indonesia dari forum ini bukan semata tambahan wawasan mengenai regulasi pengangkatan anak, tetapi juga peluang untuk menguji kembali efektivitas praktik hukum nasional. Pertukaran pengalaman dapat digunakan untuk mengidentifikasi celah regulasi, persoalan prosedural, praktik terbaik, serta tantangan hakim dalam memastikan bahwa keputusan mengenai anak benar-benar berorientasi pada kepentingan anak, bukan semata kepentingan orang dewasa.

Selain isu pengangkatan anak, forum ini membuka peluang penguatan kerja sama kehakiman syariah regional, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan hakim, penelitian, pertukaran pengetahuan, pengembangan regulasi, dan berbagi praktik peradilan.

Bagi Mahkamah Agung RI, khususnya Ditjen Badan Peradilan Agama dan Pusdiklat Teknis Peradilan, jejaring semacam ini memiliki nilai strategis. Pengalaman kehakiman dari negara serumpun dapat menjadi bahan pengayaan dalam meningkatkan kompetensi hakim dan aparatur peradilan menghadapi perkara yang semakin kompleks dan lintas perspektif hukum.

Dengan demikian, kehadiran delegasi Indonesia di Sabah seharusnya tidak berhenti sebagai diplomasi kehakiman. Nilai terpentingnya justru terletak pada kemampuan membawa pulang pengetahuan, praktik baik, dan gagasan yang dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas regulasi, prosedur, pendidikan hakim, dan pelayanan peradilan.

Dari Sabah, kerja sama kehakiman syariah Indonesia-Malaysia-Brunei diharapkan bergerak dari sekadar pertukaran gagasan menuju pertukaran praktik, dan dari membangun jejaring menuju kolaborasi nyata untuk memperkuat kualitas peradilan dan perlindungan masyarakat—terutama anak sebagai pihak yang paling rentan dalam proses pengangkatan anak.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Senin, 3 Agustus 2026 – Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Ahmad Syahab, S.H., M.H., menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Griya Agung Palembang.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, organisasi perempuan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, mengajak seluruh orang tua untuk menjadikan peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum memperkuat pendidikan karakter anak melalui keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pembentukan karakter yang baik harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama anak belajar nilai-nilai kehidupan.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional ke-42, termasuk para sponsor, organisasi perempuan, serta Komite III DPD RI yang membidangi isu perempuan dan anak.

Kehadiran Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Peringatan Hari Anak Nasional diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan, pendidikan, serta pengasuhan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 30 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran atas nama Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M., dan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengganti atas nama Damai Liza, S.Ag.,. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, bertempat di Aula Prof. Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh pimpinan, para hakim tinggi, pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara, serta tamu undangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya organisasi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan keberlangsungan pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan pengisian jabatan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang administrasi maupun kepaniteraan dapat berjalan semakin optimal.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menegaskan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima guna mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | http://pta-palembang.go.id/ 

Palembang, 23 Juli 2026 -  Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang melaksanakan silaturahmi dan penguatan sinergi bersama Gubernur Sumatera Selatan yang berlangsung di Griya Agung. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka pisah sambut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan antara PTA Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh mitra kerja dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

        Dalam suasana penuh keakraban, Ketua PTA Palembang sebelumnya, Drs. Abdullah, S.H., M.H., menyampaikan pamit seiring amanah baru yang diembannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. Beliau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh mitra kerja atas dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terjalin dengan baik selama masa pengabdiannya di Sumatera Selatan. Beliau juga berharap hubungan harmonis yang telah dibangun selama ini dapat terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin berkualitas.

        Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi Drs. Abdullah, S.H., M.H. selama memimpin PTA Palembang. Gubernur menilai sinergi yang telah terjalin antara PTA Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3PA) Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan dampak positif dalam mendukung berbagai program pelayanan kepada masyarakat.

        Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang yang baru, Drs. Nur Khazim, M.H., memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan serta memperkuat berbagai program strategis yang telah berjalan. Beliau menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang semakin erat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk penguatan kerja sama dengan DP3PA, peningkatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta dukungan terhadap Program Provinsi Ramah Orang Tua. Selain itu, Drs. Nur Khazim, M.H. juga berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan PTA Palembang. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

        Melalui kegiatan silaturahmi dan penguatan sinergi ini, diharapkan hubungan baik antara PTA Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh mitra kerja dapat terus terjalin dengan harmonis. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mendukung terciptanya inovasi pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 27 Juli 2026 – Wakil Ketua PTA Palembang, Drs. Nuheri, S.H., M.H., bertindak sebagai pembina apel pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dalam amanatnya, Beliau menyampaikan tema "Komitmen Zona Integritas – Zona Integritas Bukan Tujuan, Tapi Komitmen yang Harus Dihidupi."

Dalam arahannya, Beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata bertujuan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tetapi merupakan komitmen bersama yang harus diwujudkan secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai integritas harus senantiasa tercermin dalam sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta konsisten dalam menjalankan amanah sebagai aparatur peradilan.

Lebih lanjut, Beliau menyampaikan bahwa komitmen terhadap Zona Integritas harus diwujudkan melalui budaya kerja yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan prima. Seluruh aparatur memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, serta bebas dari praktik penyimpangan.

Beliau juga mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas, bukan hanya pada saat menghadapi penilaian pembangunan Zona Integritas. Dengan semangat kebersamaan, konsistensi, dan tanggung jawab yang terus dijaga, diharapkan seluruh jajaran PTA Palembang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.

Melalui apel pagi ini, diharapkan komitmen seluruh aparatur semakin kuat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga predikat tersebut dapat diraih sebagai hasil dari kerja nyata, integritas yang terpelihara, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas