Rapat Koordinasi Daerah PTA Palembang dan PA Sewilayah PTA Palembang Tahub 2026

 

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang — Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Pengadilan Agama se-wilayah Sumatera Selatan pada Senin, 16 Maret 2026, bertempat di Aula Prof Dr. H. Syarifuddin SH., MH. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan agama.

Pembukaan acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung, serta pembacaan doa. Setelah itu, Ketua Panitia menyampaikan laporan kegiatan yang menjelaskan bahwa Rakorda ini diselenggarakan untuk Sosialisasi Program Prioritas DITJEN BADILAG Tahun 2026, Zona Integritas dan Materi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Pembahasan DIM dan solusinya serta sosialisasi materi public service excellent.

Dalam sambutannya Ketua PTA Palembang menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, serta memperkuat sinergi antar satuan kerja. Rakorda juga menjadi sarana untuk menetapkan program prioritas PTA Palembang sebagai tindak lanjut dari kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag).

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan berbagai capaian kinerja peradilan agama di wilayah Sumatera Selatan.

• Penerimaan perkara melalui e-Court mencapai 100%.
• Upload salinan putusan 100% dengan rata-rata penyelesaian 5,22 hari.
• Penerbitan akta cerai 99,91%.
• Keberhasilan mediasi 60,85% (melebihi target).
• Penyelesaian perkara 98,41%.
• Pelaksanaan eksekusi sekitar 60%

Ketua PTA Palembang juga menegaskan pentingnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola peradilan yang bersih dan akuntabel.

 

Selanjutnya dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Pengadilan Agama berprestasi, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi yang telah dicapai oleh satuan kerja.

• PA lubuk Linggau – Apresiasi Capaian Nasional Keberhasilan Mediasi Terbanyak 
• PA Prabumulih – Apresiasi Capaian Nasional Pengelolaan Website Terbaik
• PA Martapura – Kinerja Terbaik Satuan Kerja Sewilayah PTA Palembang Tahun 2025

 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas aparatur peradilan. Ia menegaskan bahwa integritas merupakan mahkota bagi setiap insan peradilan dan harus dijaga dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran.

Selain integritas, Dirjen Badilag juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Aparatur peradilan diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai bagian dari transformasi menuju peradilan modern berbasis digital.

 

Dalam sesi sosialisasi, disampaikan beberapa program prioritas Badilag, antara lain:

1. Penguatan integritas dan akuntabilitas aparatur peradilan.
2. Peningkatan kualitas layanan pengadilan melalui optimalisasi e-Court, mediasi, dan penyelesaian perkara tepat waktu.
3. Penguatan kelembagaan melalui kerja sama nasional dan internasional.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
5. Penguatan teknologi informasi dan integrasi sistem layanan peradilan.

Program-program tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.

 

Rakorda juga diisi dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang mencakup berbagai isu strategis di bidang kepaniteraan, manajemen peradilan, dan kesekretariatan.

Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala pada aplikasi layanan peradilan seperti SIPP dan e-Court, sarana kearsipan yang belum memadai, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan eksekusi dan layanan administrasi perkara.

Sebagai solusi, diusulkan berbagai langkah strategis seperti pengusulan kebutuhan SDM melalui analisis jabatan dan beban kerja, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan KPKNL, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan peradilan.

 

Sebagai penutup rangkaian kegiatan Rakorda, peserta juga mendapatkan sosialisasi materi Service Excellent yang disampaikan oleh tim dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Materi ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan seluruh aparatur peradilan agama dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sikap ramah, responsif, serta membangun budaya pelayanan yang lebih baik dalam memberikan layanan kepada para pencari keadilan.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas